www.liperkor.com Dipaparkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) trik pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2021 paling banyak terkait anggaran desa.19/04/22)
Makan dari itu, ICW menyarankan ditingkatkan pengawasan pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat.
Demikian Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter dalam keterangan tertulis yang diterima KOMPAS TV, Senin (18/4/2022).
“Mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp68 triliun,” ucapnya.
Selanjutnya, Lolita menuturkan sektor pelayanan publik yang juga sering terjadi korupsi, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan.
“Sementara potensi nilai kerugian negara yang paling besar ada pada sektor pertanahan,” katanya.
Lebih lanjut Lalola menjelaskan, meningkatnya kasus Korupsi Dana Desa pada tahun 2021 tercermin dari pemetaan kasus berdasarkan lembaga.
“Pada tahun 2021, penegak hukum paling banyak menangani kasus yang melibatkan pemerintahan desa,” ujarnya.
“Kasus Korupsi yang melibatkan pemerintah desa mulai muncul dan trennya terus meningkat sejak Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk desa,” tambahnya.
Untuk aktor dalam kasus Korupsi Dana Desa yang paling sering ditangani lembaga penegak hukum adalah pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jika pada 2015 ada 22 tersangka yang ditetapkan terkaitk korupsi dana desa, pada 2021 naik menjadi 245 tersangka.
“Angka ini setidaknya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi,” ucap Lalola.
Lalola menambahkan, sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa.
Seperti Peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengambil langkah konkrit untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis serta nyata.
Lembaga ini yang bersentuhan langsung dengan pemerintah Desa bahkan apa yang dikerjakan desa pihak yang berkaitan dengan organisasi kementerian desa wajib tau.
“Selama ini Upaya Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sektor dana desa melalui Stranas Pencegahan Korupsi sendiri juga patut dipertanyakan,” ujarnya.hal Otoritas news. id
“Salah satu fokus dalam Stranas Pencegahan Korupsi sendiri adalah implementasi strategi pengawasan keuangan desa,” tambahnya.
